Suara Partai Bulan Bintang

Parpol berbasis Islam diimbau menggalang kekuatan untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2009. PBB dan PKNU pun mengajak parpol-parpol Islam di Indonesia berkoalisi. “Partai-partai berbasis Islam harus bergabung sejak awal agar memiliki kekuatan yang besar,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Hamdan Zoelva pada seminar bertajuk ‘Membangun Poros Islam dalam Pemilu 2009? di Gedung YTKI Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/7/2008). Senada dengan Hamdan, Ketua Dewan Mustasyar PKNU Ma’ruf Amin menilai parpol Islam harus bekerja keras memulihkan citranya bagi masyarakat. Konkretnya, parpol Islam harus menampilkan Islam yang nasionalis.

“Parpol Islam harus bersatu agar masyarakat kembali percaya. Setelah itu, legislatif harus mengambil langkah-langkah koordinasi yang efektif,” kata Ma’ruf. Sementara itu, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto berharap Poros Islam bisa menampung aspirasi umat Islam yang disalurkan melalui parpol-parpol Islam. “Aspirasi umat Islam itu ada dua. Pertama, bagaimana Indonesia ke depannya dipimpin orang amanah. Kedua, Indonesia yang diatur dengan sistem yang baik, yaitu syariat Islam. Bila itu dilakukan, Insya Allah ke depannya pemerintahan akan lebih baik,” jelas Ismail.

(muslimdaily Posted by Andario Thursday, July 24, 2008)

Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuhu, Melalui Media ini kami mengajak saudaraku semuanya untuk Bergabung di Forum Laskar Hijau Partai Bulan Bintang, Forum Terbuka bagi kita semua sebagai media Perekat Ukhuwah dan Pengiring Langkah Perjuangan Syariah, Mari Kita Ramaikan Bersama http://laskarhijau.com

Perayaan Milad ke-10 Partai Bulan Bintang tidak hanya disemarakkan dengan Pawai Sepeda “Green Convoy” dan Deklarasi Penggabungan Partai di Gelora Bung Karno Minggu kemarin (13/7), PBB juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti Peringatan Seabad Dr. Muhammad Natsir dan Mukernas IV PBB di Hotel Grand Cempaka, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat.

Mukernas IV PBB menghasilkan beberapa keputusan strategis terkait masa depan Partai, salah satunya adalah penetapan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH sebagai Calon Presiden yang akan di perjuangkan dalam Pemilu 2009 mendatang.

Sosok Yusril Ihza Mahendra sebenarnya pernah maju sebagai calon presiden termuda pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999 bersama dengan Gus Dur dan Megawati namun beliau memilih mundur dan mengalihkan dukungan kepada Gus Dur yang akhirnya terpilih sebagai Presiden NU pertama. Memori manis 10 tahun yang lalu masih belum terhapus dalam ingatan kita dan saat ini Bang Yusril telah Siap untuk kembali berkompetisi untuk memperjuangkan amanat rakyat Indonesia.

Terkait Pencalonannya Bang Yusril menyatakan :

“Saya sangat prihatin dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Insyaallah saya mempunyai kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Alhamdulillah saya sehat wal afiat. Saya masih muda, sehingga mampu untuk bekerja full time, Karena tidak mungkin kita menyerahkan persoalan-persoalan bangsa ini pada orang yang tidak mampu bekerja secara full time, baik fisik maupun psikis”.

Bang Yusril mengatakan, seandainya terpilih menjadi presiden, dia akan fokus untuk memecahkan masalah ekonomi. Sebab, lanjutnya, ekonomi adalah jantung kehidupan suatu negara.
“Kuatnya ekonomi, kuatnya negara. Lemahnya ekonomi lemahnya negara. Tentu tanpa mengabaikan hal-hal lain yang jadi prioritas bagi kita, seperti untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan,”

Pencalonan Bang Yusril disertai sebuah konsekuensi untuk membesarkan Partai sebagai pendorong dengan memperbanyak intensitas sosialisasi, konsolidasi dan Road Show yang selama ini telah dilakukan.

Selamat Milad ke-10 Partaiku, Kini Layar telahpun terkembang, perjuangan PBB adalah perjuangan semesta untuk membawa perbaikan bagi ummat, bangsa dan negara, jadi dengan mengucap bismillah mari kita dukung cita-cita untuk memperjuangkan masa depan Ummat Islam Gemilang.

Wallahua'lam

Sumber : Posting by Bulan Bintang Media

Masyarakat yang rindu tegaknya syariah - Kegiatan PBB di NTB

Bismillahirrahmanirrahim

Sebagai Partai Islam yang lahir setelah Reformasi Partai Bulan Bintang tidak pernah sedikitpun menyurutkan langkah Perjuangan Penegakan Syariat Islam melalui Jalur yang Konstitusional melalui perjuangan Politik yang Islami, berkemajuan dan bermartabat. Sesungguhnya agenda Perjuangan Partai Bulan Bintang melingkupi keseluruhan aspek dalam dimensi pembangunan bangsa namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai Partai Islam yang Berkemajuan Perjuangan Syariah tetap menjadi ruh dan starting point / landasan bagi perjuangan partai.

Perjuangan dari generasi ke generasi
Perjuangan ini hakikatnya adalah perjuangan dari generasi ke generasi yang api dan gelora semangatnya tak akan padam, sejak hasil pemilu 1999 wakil - wakil Partai Bulan Bintang di parlemen giat menyuarakan tuntutan amandemen Pasal 29 yang dalam konteks kesejarahan sejatinya memperjuangkan Hak Ummat Islam sebagaimana amanat PIAGAM JAKARTA yang merupakan hasil Kompromi The Founding father dalam proses panjang Mempersiapkan Dasar Negara Indonesia Merdeka.
Perjuangan di parlemen kandas semata-mata karena PBB di parlemen “tengah menghadapi sebuah tembok yang belum bisa dirobohkan” (Pidato KH Najih Ahjad dalam Pendapat Akhir Fraksi PBB di PBB dalam pembahasan amandemen pasal 29), dan posisi PBB saat ini masih tetap berdiri tegak dihadapan tembok tersebut menunggu saat untuk dapat merobohkannya.

Keberhasilan yang tertunda diparlemen menjadi inspirasi untuk mendorong Penegakan Syariat dalam wilayah yang terbatas utamanya daerah yang memang memiliki akar keislaman kuat dalam sisi sejarah dan budaya masyarakatnya seperti di Aceh, Banten, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Dukungan MUI dan ormas islam lainnya seperti MMI, HTI, KPPSI dan ormas pendukung lainnya berhasil menyerap aspirasi masyarakat hingga lahirnya Produk Hukum dalam bentuk Perda yang bernuansa Syariat Islam yang dikenal sebagai Perda Syariah.
Perda Syariah inilah yang menjadi katalis bagi Partai Bulan Bintang dan Gerakan Islam Syariah lainnya untuk tetap teguh memperjuangkan syariah di Bumi Nusantara tercinta.

Periode - periode Inspirasi
Dalam Periode yang tidak singkat para pejuang Islam yang berpolitik melalui wadah Partai Masyumi pasca raihan suara yang besar pada Pemilu tahun 1955, istiqomah memperjuangkan Hak Ummat Islam melalui Konstituante dengan perdebatan - perdebatan yang alot hingga berakhir dead lock hingga Konstituante itupun dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 dengan klausulnya yang terkenal “Kembali ke UUD 1945 yang dijiwai oleh PIAGAM JAKARTA”, sekilas ummat Islam menemukan celah bagi mempejuangkan kembali hak-haknya namun pasca Dekrit tersebut Pemerintahan menjadi terpimpin dan dalam koalisi Nasakom bentukan Soekarno Masyumi kian terpinggirkan diluar kekuasaan hingga akhirnya mengalami berbagai tekanan dan fitnahan bahkan beberapa petinggi Masyumi ditahan tanpa proses peradilan hingga puncaknya Partai Masyumi bubar untuk waktu yang tidak ditentukan, selebihnya yang tersisa adalah wadah keluarga besar bulan bintang yang bertebaran, bergiat di berbagai bidang pembangunan laksana cendawan yang tumbuh berkembang dimanapun dan dengan media apapun.

Menjelang berakhirnya orde baru rel perjuangan politik keluarga besar bulan bintang berpindah ke medan pergerakan dakwah dengan terbentuknya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berjuang membina kader dakwah hingga ke pelosok nusantara, hingga kini Dewan Dakwah berhasil menjadi inspirasi lahirnya berbagai organisasi dakwah dan sosial, salah satunya yang fokus pada pembinaan dan pengembangan mental, Iman dan Taqwa Generasi Muda bangsa adalah BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) dengan serangkaian kegiatan yang luas berskala nasional seperti Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI).

Partai Bulan Bintang Kamilah Pendukungmu
Hari lahirnya Pancasila seharusnya dijadikan momentum untuk mengurai kembali peristiwa demi peristiwa yang melahirkan dasar negara indonesia merdeka tersebut, faktanya ketika Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945, Pada Preambule / Mukaddimah UUD 1945 saat itu masih tercantum tujuh kata dalam Piagam Jakarta “Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya” yang baru keesokan harinya 18 Agustus 1945 di ganti dengan tiga kata “Yang Maha Esa”.

Kepada Saudaraku M. Natsir
Meskipun bersilang keris di leher
Berkilat pedang di hadapan matamu
Namun yang benar kau sebut juga benar
Cita Muhammad biarlah lahir
Bongkar apinya sampai bertemu
Hidangkan di atas persada nusa
Jibril berdiri sebelah kananmu
Mikail berdiri sebelah kiri
Lindungan Ilahi memberimu tenaga
Suka dan duka kita hadapiSuaramu wahai Natsir, suara kaum-mu
Kemana lagi, Natsir kemana kita lagi
Ini berjuta kawan sepaham
Hidup dan mati bersama-sama
Untuk menuntut Ridha Ilahi
Dan aku pun masukkan Dalam daftarmu …….!

PBB harus menyadari kesalahan masa lalu: Partai ini belum merakyat. PBB masih dianggap partai elit intelektual berbasis perkotaan. Padahal bagian terbesar rakyat kita ada di kampung-kampung dan desa-desa. Rakyat harus diyakinkan bahwa PBB mempunyai cita-cita mulia memajukan bangsa dan negara, serta rakyat kita seluruhnya. Tunjukkan kepedulian dan perhatian yang besar dari partai ini kepada rakyat miskin di kampung-kampung. Bukan saja kampung-kampung terpencil, tetapi juga kampung-kampung yang ada di tengah kota-kota besar. Perbaikan kampung, dalam arti penataan lingkungan, penyediaan fasiltas umum, dan lapangan kerja bagi mereka yang tinggal di kampung menjadi pusat perhatian kita. PBB ingin rakyat sejahtera, adil dan makmur serta bebas dari rasa takut. PBB tidak ingin harga-harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan pendidikan mahal dan tak terjangkau oleh rakyat. PBB ingin menjalankan kebijakan energi nasional yang berpihak kepada rakyat, sehingga harga BBM dalam negeri tidak mengalami gonjang-ganjing karena fluktuasi harga minyak di pasaran internasional, akibat ulah para spekulan dan mafia minyak dunia.

PBB adalah Partai Islam dan sekaligus Partai Indonesia. Sebagai Partai Islam, PBB melandaskan perjuangannya pada ajaran-ajaran Islam yang berlaku universal dan bersifat “Rahmat Bagi Sekalian Alam” sebagaimana dikatakan al-Qur’an. Universalisme ajaran Islam, terutama tentang asas keadilan, kejujuran, kebenaran, pemihakan kepada kaum yang lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia apapun agama yang mereka peluk, adalah asas perjuangan PBB. Segenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak yang mulia, wajib menunjung tinggi norma-norma etik Islam yang universal. Politik adalah bagian dari dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkaran. Tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan prinsip-prinsip ini.

PBB memang memperjuangkan tegaknya syari’ah Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Kita menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat kita. Syari’ah Islam dalam arti peribadatan — seperti solat, puasa dan haji — dapat dilaksanakan umat Islam seluas-luasnya, tanpa sedikitpun kewenangan negara untuk mencampuri atau menghalanginya. Syari’ah Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga – seperti perkawinan dan kewarisan — dijamin untuk dilaksanakan bagi umat Islam, sebagaimana umat beragama lain juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan agama mereka. Syari’ah dalam kehidupan yang lebih luas yang berkaitan dengan hukum publik, adalah sumber hukum yang universal, yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional atau peraturan di daerah-daerah. Kalau sudah selesai ditransformasikan, maka namanya bukan lagi syari’at Islam, melainkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Daerah, atau peratiran lainnya yang merupakan hukum negara Republik Indonesia.

Bukan hanya syari’ah Islam sebagai sumber hukum yang kita transformasikan, asas-asas hukum Adat, Hukum Eks Kolonial Belanda yang telah diterima masyarakat, dan juga konvensi-konvensi internasional yang telah kita ratifikasi, semuanya adalah sumber hukum, di samping Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas dan cita-cita perjuangan PBB adalah sejalan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. PBB menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika. Asas ini disahkan menjadi kata-kata yang diletakkan di dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pengesahan itu dilakukan oleh Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo di tahun 1952. Dr. Sukiman adalah Ketua Umum Pertama Partai Masyumi, Partai Islam yang memberi inspirasi kepada asas dan perjuangan PBB.

Dengan berasaskan Islam dan menimba inspirasi dan motivasi yang seluas-luasnya dari ajaran Islam yang universal itu, PBB berjuang untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. PBB tidaklah “menjual” agama sebagaimana dituduhkan orang-orang sekuler-nasionalis, karena agama bukanlah barang dagangan yang dapat diperjual-belikan. Karena itulah, saya mengatakan bahwa PBB di samping sebuah Partai Islam, adalah juga Partai Indonesia. PBB akan terus berjuang membela tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nama Republik Indonesia itu. PBB tidak berniat untuk mengubah nama negara kita menjadi Republik Islam Indonesia seperti sering dituduhkan kepada PBB. Namun PBB memperjuangkan ajaran Islam yang universal dapat menjiwai dan menyemangati kehidupan bangsa dan negara kita, dengan tetap menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan pemeluk-pemeluk agama lainnya, sesuai dengan jaminan ajaran Islam tentang kemerdekaan memeluk agama dan menjalankannya, yang semuanya adalah sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. PBB dengan tegas menolak sekularisme, yang bercita-cita ingin memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Namun PBB bukan hanya menginginkan Umat Islam menjadi maju, tetapi menginginkan agar semua umat beragama yang merupakan bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia harus sama-sama mencapai kemajuan. PBB bukan hanya ingin agar umat Islam dapat dengan leluasa menjalankan ajaran agamanya, melainkan semua pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan leluasa, aman dan sentosa.

Besar atau kecilnya PBB akan ditentukan oleh Pemilihan Umum 2009, yang kampanye sosialisasi pesertanya dimulai pada pertengahan bulan Juli ini. Tunjukkan kepada rakyat bahwa PBB adalah partai Islam yang moderat dan memperjuangkan cita-citanya melalui saluran-saluran yang sah menurut hukum yang berlaku. PBB adalah partai yang menjauhkan diri dari cara-cara kekerasan, kebrutalan dan pemaksaan dalam berjuang. PBB menolak politik uang, dengan cara membeli suara rakyat, sehingga mereka kehilangan haknya untuk memilih sesuai keinginan hati nuraninya. PBB juga menolak cara-cara kampanye yang tidak sejalan dengan norma-norma etika. Kami menolak “black campaign” dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tegas-tegas melanggar suruhan agama.

Kepada seluruh Keluarga Besar Bulan Bintang saya menyerukan: ajaklah tokoh-tokoh agama, para ulama, para ustadz/ustadzah, muballigh-muballighoh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, pemuda, mahasiswa dan pelajar dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung PBB dalam Pemilu 2009. Lakukan sosialisasi partai sekarang juga! Jangan menunggu! Kita berpacu dengan waktu untuk meraih kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan kerja keras! Allah Ta’ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sebelum mereka berjuang keras untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Karena itu, jangan biarkan PBB menjadi partai kecil, partai gurem yang tak ada artinya dalam kiprah perpolitikan nasional kita! PBB harus menjadi partai besar yang kuat, dan memberikan kontribusi yang besar bagi kemjauan masyarakat, bangsa dan negara!

Tidak ada pilihan lain bagi seluruh Keluarga Besar Bulan Bintang dalam menghadapi Pemilu 2009 kecuali:

HANYA ADA SATU KATA: MAJU!

Insya Allah, Tuhan akan memberkati perjuangan kita!

Hasbiyallahu wa ni’man wakil

Sumber :

http://yusril.ihzamahendra.com

http://www.pbb-info.com

http://bulanbintang.wordpress.com

Landasan Ideologis Partai

Program Partai

Program-program khusus yang dikembangkan Partai Bulan Bintang, diantaranya meliputi:

. Kenegaraan/pemerintahan

a.Dalam negeri

• ·Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat serta menempatkan hukum di atas segala aspek kehidupan, yang dikenal dengan istilah negara hukum (rechtsstaat) atau supremasi hukum. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya harus dilaksanakan dengan konsisten, sehingga tujuan negara dapat diwujudkan.
• ·Penyelenggaraan negara hukum (rechtsstaat) didasarkan kepada prinsip-prinsip antara lain:

1. a) Kekuasaan sebagai amanah,
2. b) musyawarah,
3. c) keadilan,
4. d) persamaan,
5. e) perlindungan terhadap kewajiban dan hak-hak asasi manusia,
6. f) peradilan yang bebas dan mandiri/free and impartial tribunal,
7. g) perdamaian,
8. h) kesejahteraan, dan
9. I) kedaulatan rakyat.
   

• ·Memberdayakan/memfungsikan lembaga legislatif, dengan cara memperjelas ruang lingkup dan kewenangan serta memisahkan kedudukan ketua MPR dan DPR.
• ·Mengembangkan otonomi daerah yang diperluas dan berimbang.
• ·Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta dibuka peluang untuk dilakukan audit oleh akuntan publik atas kekayaan pejabat-pejabat tinggi negara.
• ·Mengembangkan otonomi daerah yang diperluas dan berimbang.
• ·Mengupayakan pemilihan Presiden RI secara langsung oleh rakyat.
• ·Membangun budaya politik yang berakhlakul karimah.
• ·Memperjuangkan dibuatnya Undang-Undang Toleransi Beragama.
• ·Mengembangkan provinsi menjadi 43 dengan 8 daerah istimewa dan 6 daerah khusus.

b.Luar negeri

• ·Tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tetap berdasarkan ideologi negara yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.
• ·Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Islam di seluruh dunia.
• ·Menentang segala bentuk kolonialisme, arogansi, penindasan dan dominasi dari negara-negara manapun.
• ·Menjalin hubungan dan kerjasama

2. Pertahanan dan Keamanan

• a.Memperjuangkan pemisahan yang tegas antara Polri dengan TNI, dan menempatkan Polri di lingkungan Departemen Kehakiman RI.
• b.Memperjuangkan pemisahan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan jabatan Panglima TNI.
• c.Menghapuskan dwifungsi TNI dan TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan dan keamanan atau kepada fungsi profesionalismenya.
• d.Menghapuskan keberadaan TNI di DPR dan menempatkan TNI saat ini, hanya di MPR.
• e.Memperkuat pertahanan dan keamanan di bidang kelautan (maritim) untuk melindungi kepentingan Indonesia mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. a.Mengembangkan sumber daya manusia yang benar-benar menghargai waktu.
2. b.Mengembangkan sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi
3. c.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan siap menghadapi tantangan masa depan yang berat.
4. d.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas, kepribadian dan ber-akhlakul kharimah.

4. Ekonomi
Program di bidang ekonomi yang akan diperjuangkan Partai Bulan Bintang adalah ekonomi yang berasaskan pemerataan dan keadilan. Untuk mewujudkan program tersebut program yang akan dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. a.Pemerataan kesempatan berusaha secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua warga negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama. Berbagai kebijakan maupun praktek pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang atau kelompok harus dihilangkan.
2. b.Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan/peraturan seperti: kebijakan/peraturan perimbangan pendapatan atara pusat dan daerah, mendorong investor untuk investasi di daerah, mempermudah perizinan dan sebagainya.
3. c.Menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan distorsi di bidang ekonomi. Faktor-faktor yang menimbulkan distorsi di bidang ekonomi seperti: monopoli, monopsoni, oligopoli, kartel dan sebagainya harus dihilangkan agar perekonomian kita mempunyai daya saing yang tinggi.
4. d.Memajukan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Berbagai kebijakan/peraturan yang dapat meningkatkan bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar rakyat harus dilakukan, misalnya pembagian lahan pertanian, teknologi tepat guna, perbankan manajemen, dsb.
5. e.Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada resources (sumber daya). Kecuali migas kita mempunyai berbagai sumber daya, yang selama ini tidak mendapat perhatian secara sungguh-sungguh misalnya: tanah yang subur, laut yang luas, sungai yang banyak, hutan yang luas, dsb. Pembangunan ekonomi kita ke depan harus bertumpu pada sumber daya yang kita punyai agar ketergantungan kita dengan luar negeri berkurang (mengecil).
6. f.Memajukan pengusaha golongan menengah dan kecil. Pengusaha golongan menengah dan kecil temasuk sektor informal digeluti oleh sebagian besar masyarakat, khususnya perkotaan. Untuk memajukan pengusaha golongan ini harus dibuat berbagai kebijakan/peraturan yang berpihak pada golongan menengah dan kecil termasuk sektor informal, misalnya: perizinan, fasilitas perbankan, asistensi manajemen, akses ke pusat produksi atau material, dsb.
7. g.Menghilangkan kebijakan/praktik yang dapat menimbulkan penumpukan/penguasaan kekayaan atau asset nasional pada kelompok tertentu. Berbagai kebijakan maupun praktik yang dapat menimbulkan penumpukan kekayaan atau asset nasional pada seseorang atau kelompok kecil tertentu, misalnya : hutan harus dihilangkan, karena menyangkut rasa keadilan rakyat banyak.
8. h.Mengembangkan ekonomi pedesaan sebagai pusat produksi dan agroindustri yang sesuai dengan potensi komoditi di setiap wilayah masing-masing.
9. i.Mempercepat reformasi ekonomi dengan melakukan langkah-langkah restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank yang lebih modern kea rah penerapan free interest system (misalnya pembentukan BMT, Bank Tabungan Haji, dll).
10. j.Mengikis praktik-praktik pendayagunaan fungsi uang dan perdagangan dari unsure spekulasi.

5. Ketenagakerjaan

a.Bidang Kesejahteraan

• Sistem pengupahan karyawan ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hiup yang layak yang didasarkan pada kemamapuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Jadi tidakdidasarkan pada kebutuhan fisik minimum. Karyawan perlu mendapatkan bagian saham dalam perusahaan agar mereka mempunyai rasa memiliki perusahaan tersebut.
• Untuk menghindari social gap dari segi pendapatan antara tingkat management dari buruh yang paling rendah sampai direksi, perlu ada perbandingan gaji yang standar.
• Peningkatan jaminan kesehatan dan hari tua dengan pendayagunaan asuransi tenaga kerja serta jaminan perumahan, untuk itu dalam pembangunan industri dan pabrik yang memerlukan tenaga buruh yang besar, harus diikuti dengan rencana pembangunan mess tempat tinggal buruh/karyawan yang layak.

b.Bidang Perlindungan

• Setiap karyawan harus diberikan kesempatan yang sama dalam berkarier dan memperoleh pendapatan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan etnis atau warna kulit dan menghilangkan gap antar karyawan local dengan expatriate dari segi pendapatan.
• Memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja wanita sesuai dengan kodratnya dan perlindungan hokum atas pekerja anak-anak dan cacat fisik.
• Pengiriman TKI ke luar negeri harus diikuti dengan perlindungan hokum yang layak sejak mereka diberangkatkan, selama di negeri orang sampai kembali ke tempat asalnya.

c.Bidang Serikat Pekerja

• Organisasi serikat pekerja harus diarahkan menjadi organisasi yang mandiri, kuat dan mampu melakukan negoisasi dengan kedudukan yang seimbang dengan pengusaha. Memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja yang menjadi pilihannya sebagai wujud penghormatan atas demokrasi dan kebebasan berserikat.
• d.Pengangguran dan PHK
• Sedapat mungkin perusahaan menghindari terjadinya PHK. Untuk itu perwakilan pekerja harus ikut dalam pengambilan keputusan PHK untuk menghindari membengkaknya pengangguran.
• Mendorong tumbuhnya semangat wirausaha dan usaha kecil serta industri pertanian sebagai bidang yang menyedot tenaga kerja yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran.

6. Transmigrasi

• a. Mengadakan studi kelayakan yang detail tentang status sumber daya alam yang ada khususnya untuk kepentingan pertanian.
• b. Transmigrasi yang bersifat ‘jebol deso’ perlu didampingi dengan program masuknya pondok pesantren.
• c. Penyempurnaan program transmigrasi nasional dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan politik.

7. Generasi Muda

• a. Pembinaan generasi muda diarahkan menjadi generasi mandiri dan professional di bidangnya, mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai ketaqwaan, akhlak yang tinggi, sehingga terbentuk generasi muda penerus bangsa yang lebih berbobot dan bertanggungjawab.
• b. Pengembangan organisasi pemuda diarahkan pada pengembangan kemampuan, kemandirian dan kreativitas dengan memahami kemajemukan/pluralisme.

8. Sosial Budaya

• a. Meningkatkan semangat kebersamaan di anatara sesame warga bangsa melalui nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan Islam.
• b. Menumbuhkembangkan system jaringan kehidupan social yang senantiasa saling memperhatikan kepentingan kehidupan, kesejahteraan dan kemakmuran materiil/spiritual serta saling mencegah terjadinya ketimpangan-ketimpangan di seluruh bidang.
• c. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan peradaban yang benar dan proaktif serta menghindarkan diri dari ekses negatif berbagai perubahan.
• d. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan produk budaya yang tidak melanggar nilai-nilai Islam.
• e. Mendorong, memberikan kesempatan serta memebrikan insentif kepada seluruh warga masyarakat yang memiliki bakat atau keahlian di bidang seni dan budaya secara professional sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir batin dan sejajar dengan profesi-profesi lainnya.
• f. Membuat produk perundang-undangan yang menjabarkan pasal 34 UUD 1945 sehingga memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan oleh Negara terhadap fakir miskin, orang cacat dan termasuk orang-orang lemah lainnya.

9. Hukum dan Perundang-Undangan

• a. Mengupayakan transformasi hokum Islam ke dalam hokum nasional, menyusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya mengganti peraturan perundang-undangan warisan colonial Belanda dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan undang-undang nasional.

• b. Mengupayakan agar Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif yang berdiri sendiri tanpa intervensi dari eksekutif.
• c. Menyempurnakan UUD 1945 dengan mekanisme amandemen dalam waktu yang singkat dan dalam tahap selanjutnya merubah UUD 1945 agar sesuai dengan tuntutan demokrasi.
• d. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang berdimensi keadilan dan berpihak kepada kebenaran.
• e. Menciptakan aparat penegak hukum (SDM bidang hukum) yang memegang teguh prinsip profesionalisme, etika dan moral.
• f. Menerapkan pendidikan hokum secara menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh profesi hukum.

10. Wanita

• a. Meningkatkan peran serta kaum wanita dalam mengemban tugas sebagai diri pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat sehingga terbentuk suasana masyarakat Indonesia yang berakhlak, lingkungan yang kondusif, aman dan damai.
• b. Mengembangkan program pendidikan dan pembinaan bagi kaum wanita guna menunjang peningkatan harkat dan martabatnya.
• c. Meningkatkan keterampilan kaum wanita dalam pengembangan wirausaha yang mandiri, sehingga tercipta wadah usaha keluarga (home economic and industry) yang potensial bagi peningkatan ekonomi keluarga.
• d. Meningkatkan wawasan dan peran kaum wanita pada tingkat nasional dan internasional melalui kerja sama antarlembaga dengan tetap menunjukkan citra diri sebagai muslimat.

11. Lingkungan Hidup

• a. Melakukan pengelolaan sumber daya alam yang terbaharukan dengan memgang prinsip kehidupan yang berkelanjutan.
• b. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bias pulih dengan berpegang kepada sikap hemat dan meningkatkan efisiensi pemakaian.
• c. Mengkonversikan penyusutan sumber daya alam ke dalam bentuk: 1) modal fisik seperti pembuatan jalan dan pabrik, 2) modal sumber daya manusia melalui pendidikan, keahlian dan pengetahuan, 3) modal kelembagaan melalui system pemerintahan yang bersih.
• d. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional di bidang lingkungan hidup dengan terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga tersebut.
• e. Meningkatkan peranan keberadaan lembaga-lembaga pemerinatah dan LSM, masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan melakukan koordinasi dengan departemen-departemen teknis, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan mengarah kepada kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
• f. Penegakkan hokum lingkungan secara konsisten dan konsekuen.
• g. Pemberdayaan kelembagaan adat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

12. Pendidikan.

• Membebaskan biaya pendidikan peserta didik dan menjadi tanggung jawab Negara mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan menengah.
• Mengupayakan adanya subsidi silang dari masyarakat yang mampu terhadap yang tidak mampu, melalui mekanisme yang benar.
• Mengusahakan semaksimal mungkin harga buku pelajaran menjadi lebih murah dengan subsidi pemerintah.
• Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan.
• Mengusahakan peningkatan gaji guru.
• Senantiasa melakukan perbaikan sarana pendidikan sekolah yang nyaman dan representative agar peserta didik dapat belajar dengan baik.
• Melakukan studi banding dengan Negara yang dianggap berhasil dalam bidang pendidikan, baik di dalam materi maupun metodologinya.
• Mengembangkan epistemologi ilmu yang sesuai dengan Islam
• Menyeimbangkan materi pendidikan agama dengan pendidikan umum secara proporsional sesuai kebutuhan tingkat pendidikan.
• Perlakuan yang sama terhadap lembaga pendidikan negeri dan swasta termasuk pesantren.
• Memberikan subsidi kepada pesantren.
• Menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik di sekolah negeri maupun swasta dengan meninjau kembali Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan prinsip tersebut.
• Mencegah atau membuat peraturan yang tegas agar lembag-lembaga pendidikan negeri terutama swasta tertentu dilarang untuk memurtadkan peserta didik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.

13. Kesehatan Masyarakat

• a. Membudayakan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menerapkan prinsip hidup sehat lahir dan batin, baik secara perorangan, keluarga dan lingkungan hidup.
• b. Memberi perlindungan terhadap terselenggaranya kehidupan ibu dan bayi yang sehat lahir dan batin.
• c. Meningkatakan upaya preventif atas ancaman bahaya virus HIV dan penyakit AIDS dengan pendekatan konprehensif sesuai dengan ajaran Islam.
• d. Meningkatkan pelayanan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas melalui keikutsertaan masyarakat dengan memprioritaskan golongan masyarakat kecil dan daerah terpencil.
• e. Membudayakan penggunaan obat tradisional dan obat generic.
• f. Menurunkan harga obat.
• g. Meningkatkan upaya penyuluhan kesehatan.
• h. Mengusahakan pengobatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu malalui program nasional.

14. Tani dan Nelayan

• a. Meningkatkan pemanfaatan lahan tidur untuk usaha produktif bagi kesejahteraan umat.
• b. Meningkatkan pengelolaan hasil laut untuk kepentingan kesejahteraan bangsa.
• c. Meningkatkan keterampilan petani dan nelayan dalam teknologi produksi, penyimpanan dan pemasaran.
• d. Melindungi atau menghilangkan ketergantungan petani dan nelayan dari praktik-praktik para renternir dan sejenisnya yang merugikan petani dan nelayan.
• e. Mendorong terciptanya proses indutrialisasi di bidang pertanian dan hasil laut dengan tanpa mengabaikan para petani dan nelayan sebagai pihak yang terlibat dalam proses industrialisasi tersebut.

15. Media Massa

• a. Mendorong media massa baik cetak, elektronik maupun audiovisual untuk lebih meningkatkan peran pendidikan di segala bidang terhadap masyarakat.
• b. Kebebasan media massa dalam mempublikasikan berita dan informasi terus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, hukum dan kode etik demi kemaslahatan kehidupan masyarakat dan bernegara.
• c. Menciptakan keseimbangan antara kemerdekaan pers di satu pihak dengan keperluan untuk melindungi privacy dari berita-berita yang meresahkan masyarakat.
• d. Merubah UU Pokok Pers dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan esensi kemerdekaan pers.
• e. Mengusahakan kehidupan pers yang antisipatif dengan perkembangan teknologi mutakhir.

Strategi perjuangan partai

• 1. Pembinaan Ukhuwah Islamiyyah dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa.
• 2. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar agama.
• 3. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar bangsa.
• 4. Konsolidasi dan pemberdayaan partai.
• 5. PARTAI BULAN BINTANG menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam